Makanan di Restoran Tidak Kena PPN

Dari pengalaman makan di restoran, pada bill tertera PPN 10%. Seingat saya makanan yang disajikan di restoran bukan merupakan objek atau barang kena pajak, kenapa dikenakan PPN ya? Akhirnya saya buka lagi file untuk memastikan ingatan saya, dan yang saya simpulkan dari kejadian ini adalah, makanan tersebut tidak kena PPN tapi PB1.

 Berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 pasal 4A makanan yang disajikan di hotel atau restoran bukan merupakan objek pajak atau Barang kena Pajak, sehingga tidak dikenakan PPN. Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang menjadi restoran merupakan barang kena pajak yang PB-1nya dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat 2. Objek pajak yang dimaksud dalam UU tersebut adalah pelayanan yang disediakan restoran yang meliputi makanan dan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayan maupun tempat lain. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak restoran dikenakan paling tinggi sebesar 10%,. dan ditetapkan dengan peraturdan daerah

Barang/Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 4A menyebutkan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medik; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; jasa tenaga kerja; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan Jasa boga atau katering